PADANGSIDIMPUAN, 15 Oktober 2026 โ Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Association of Asia Pacific Academicians (ASIA), dan Yayasan Kemitraan Desa Indonesia (KEMDESIA) menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional XVII pada Kamis, 15 Oktober 2026, bertempat di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional ini mengusung tema besar โAkuntansi, Ekonomi, Hukum, dan Manajemenโ dengan topik utama:
โPenerapan Teknologi Akuntansi, Kepatuhan Hukum dan Regulasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas untuk Menekan Praktik Korupsi sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan di Kota Sidimpuan.โ
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Walikota Padangsidimpuan Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Pelaksanaan PKM Nasional XVII ADAI menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan organisasi profesi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik, penerapan teknologi akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencegahan praktik korupsi.
Dalam konteks pembangunan daerah, penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi dinilai semakin penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan diharapkan semakin memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, dan penguatan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penguatan transparansi dan akuntabilitas juga memiliki hubungan erat dengan upaya pemberantasan kemiskinan. Pengelolaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan program perlindungan sosial.
ADAI Tekankan Pentingnya Transformasi Teknologi Akuntansi dalam Pemerintahan Daerah
Ketua Umum Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI), Dr. Arfan Ikhsan Lubis, yang juga merupakan akademisi Universitas Negeri Medan, tampil sebagai keynote speaker dalam kegiatan PKM Nasional XVII tersebut.
Dalam materi yang diangkat, penerapan teknologi akuntansi menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih modern, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Transformasi teknologi akuntansi tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), analisis data (Data Analytics), sistem informasi keuangan daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, integrasi teknologi akuntansi dengan sistem pengawasan internal dapat menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, mendeteksi transaksi yang tidak wajar, serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi.
Dalam perspektif akademik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).
Oleh karena itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemerintah daerah perlu terus dikembangkan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pendampingan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
Hadirkan Akademisi dan Praktisi dari Berbagai Bidang Keilmuan
PKM Nasional XVII ADAI menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi dari berbagai perguruan tinggi dan institusi untuk memberikan perspektif multidisiplin mengenai penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Selain Dr. Arfan Ikhsan Lubis sebagai pembicara utama, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:
1. Dr. Ngatemin, Direktur Politeknik Medan, yang juga merupakan Saksi Pakai ADAI.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, akademisi Fakultas Pascasarjana Universitas Medan Area, penasihat hukum dan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Sumatera Utara.
3. Dr. Syafruddin Ritonga, akademisi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan pengamat komunikasi.
4. Dr. Ikbar Pratama, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area serta pengurus ADAI Sumatera Utara.
5. Dr. (C.) Irwadi, mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen sekaligus pengurus ADAI Sumatera Utara.
Kegiatan ini dipandu oleh Tri Dessy Fadillah, SE., M.Ak. sebagai moderator.
Kehadiran narasumber dari berbagai disiplin ilmu tersebut memperkuat pendekatan multidisiplin dalam membahas persoalan pengelolaan keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, kepatuhan hukum, manajemen organisasi, serta strategi pembangunan ekonomi masyarakat.
Kepatuhan Hukum dan Pencegahan Korupsi Menjadi Perhatian Utama
Selain transformasi teknologi akuntansi, kegiatan PKM Nasional XVII ADAI juga menempatkan aspek kepatuhan hukum dan regulasi sebagai bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Pengelolaan keuangan publik membutuhkan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan, mekanisme pengendalian internal, serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Ketidakpatuhan terhadap regulasi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kelemahan administrasi, ketidakefisienan penggunaan anggaran, hingga penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
Oleh karena itu, peningkatan pemahaman aparatur pemerintah mengenai aspek hukum dan regulasi menjadi kebutuhan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
Melalui pendekatan kolaboratif antara disiplin ilmu akuntansi, ekonomi, hukum, dan manajemen, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Transparansi Anggaran sebagai Instrumen Pemberantasan Kemiskinan
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam kegiatan PKM Nasional XVII ADAI adalah hubungan antara tata kelola keuangan daerah dan upaya pemberantasan kemiskinan.
Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan kebijakan pembangunan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.
Namun, keberhasilan berbagai program tersebut sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Anggaran yang dikelola secara transparan dan akuntabel memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan penyimpangan anggaran dapat mengurangi efektivitas program pembangunan serta menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penerapan teknologi akuntansi, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan sistem pengawasan dipandang sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Perkuat Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan PKM Nasional XVII ADAI juga mencerminkan komitmen perguruan tinggi dan organisasi akademik dalam menjalankan salah satu unsur utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, pengetahuan akademik dan hasil kajian ilmiah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi praktis yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Kolaborasi antara ADAI, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, ASIA, dan KEMDESIA diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan seminar dan diskusi ilmiah, tetapi dapat dikembangkan menjadi program pendampingan, pelatihan, penguatan kompetensi aparatur, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sekaligus menjadi sarana memperluas jejaring kerja sama antara akademisi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
PKM Nasional XVII ADAI Diharapkan Memberikan Kontribusi Nyata bagi Kota Padangsidimpuan
Melalui penyelenggaraan PKM Nasional XVII, ADAI menegaskan pentingnya peran akademisi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.
Sinergi antara ilmu pengetahuan, teknologi, kepatuhan hukum, dan tata kelola pemerintahan menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, penguatan pengawasan, peningkatan integritas aparatur, serta optimalisasi program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Dengan semangat kolaborasi dan pengabdian, PKM Nasional XVII ADAI di Kota Padangsidimpuan diharapkan menjadi momentum penguatan transformasi tata kelola pemerintahan daerah menuju pemerintahan yang lebih modern, bersih, profesional, dan berkelanjutan.
---
PADANGSIDIMPUAN โ 15 OKTOBER 2026
HUMAS ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA (ADAI)
